Saran BPKP: Mempertahankan WTP, Pemda Harus Akuntabel
Donny Turang 21 March 2017, 09:32
RAKOREV - Pemerintah Kota Tomohon melalui Badan Keuangan Daerah, Selasa 21 Maret 2017, menggelar Rakorev Keuangan. Rakorev ini dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Kwinhatmaka SE MM, Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman dan Wakil Walikota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan. (Foto: Humas Setdakot Tomohon)
TOMOHON, beritanusantara.co.id - Kepala Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, Kwinhatmaka SE MM menegaskan, pihaknya siap mendukung sekaligus mendorong kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan membangun sinergitas yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini untuk mencapai atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya telah diraih. Sehingga pemerintah daerah harus menyelenggarakan pemerintahannya secara akuntabel.
"Penyelenggaraan pengelolaan keuangan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Agar raihan hasil pemeriksaan prestasinya bisa dipertahankan melalui pelaksanaan pemerintahan yang baik," katanya pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) Keuangan Pemerintah Kota Tomohon di aula lantai III Kantor Walikota Tomohon, Selasa 21 Maret 2017.
Kekurangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kaitannya dengan pengelolaan keuangan, Kwinhatmaka menegaskan, harus terus dibenahi agar memperoleh penilaian yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila masih ada permasalahan yang muncul dalam pemeriksaan harus ada perbaikan.
Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman mengatakan Rakorev Triwulan I ini dimaksudkan untuk mensinergikan upaya kerja dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya pada bidang keuangan daerah Kota Tomohon.
Perwujudan strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Tomohon, Jimmy memaparkan, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, yaitu meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dengan 5 arah kebijakannya, yakni meningkatkan kualitas kebijakan pengembanan pendapatan daerah, melaksanakan intensifikasi pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, melaksanakan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja, serta melaksanakan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran.
"Ini merupakan hal yang berkaitan dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon," ujarnya, seraya mengatakan pelaksanaan mewujudkan arah kebijakan Pemerintah Kota Tomohon, kuncinya adalah adanya koordinasi dari seluruh Perangkat Daerah (PD).
Setelah pencapaian tiga kali berturut-turut opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tomohon, Jimmy berharap, dapat mempertahankannya. Apalagi tahun ini Kota Tomohon mendapat kepercayaan dari pihak auditor karena proses pemeriksaan, PD memberikan data secara elektronik. Sehingga berjalan dengan mudah.
"PD agar kooperatif dengan pihak auditor BPK dalam tahapan audit ini," imbaunya.
Wakil Walikota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan mengharapkan seluruh PD agar lebih maksimal dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terlebih dalam hal pengelolaan keuangan.
Sebelumnya Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, Gerardus 'Herry' Mogi menjelaskan, guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah Kota Tomohon harus meningkatkan koordinasi antar PD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Ini bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (donny)
