Pembangunan Talud Kampung Sensong Dikeluhkan Warga
Donny Turang 11 April 2017, 02:53
TAHUNA, beritanusantara.co.id -
Dibangun lewat anggaran dana desa (ADD), pembangunan talud pengaman di Kampung Sensong Kecamatan Tabukan Tengah dikeluhkan warga. Keluhan berkaitan dengan pembangunan talud yang disinyalir tidak sesuai bestek.
"Kami juga heran belum setahun talud yang dibangun melalui ADD sudah menggantung. Ini karena pekerjannya tak sesuai bestek, karena diduga waktu dibangun pondasinya tidak dalam sehingga jadi seperti ini,” ujar sejumlah warga.
Hal ini juga menjadi perhatian Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sangihe, Ferdy Panca Sinedu. Dikatakan, berdasarkan hasil monitoring lapangan Komisi B belum lama ini, ditemukan sejumlah proyek bermasalah, termasuk pembangunan talud.
"Itu benar, sesuai hasil monitoring kami dilapangan beberapa waktu lalu. Dan kami sudah tindak lanjuti dengan intstansi terkait yakni Inspektorat Sangihe untuk mengecek hal tersebut,” tegasnya.
Selain itu lanjut Sinedu, tak sedikit pembangunan infrastruktur lainnya ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan dan spesifikasi. “Salah satu contoh pembangunan talud di kampung Sensong itu. Untuk itu
kami berharap kedepannya perlu dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pihak- pihak terkait dalam perencanaan dana desa supaya perencanaan lebih tepat sasaran dan betul- betul dapat di nikmati masyarakat manfaatnya,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut dari temuan tersebut, Sinedu, menyarankan kepada pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) selaku instansi terkait dapat melaksanakan Bimtek dengan menghadirkan Bappeda, Inspektorat, PU serta DPRD untuk melakukan pembinaan atau pembekalan kepada staf yang akan turun selaku pendamping kecamatan, pendamping desa maupun pendamping lokal untuk bersama- sama dengan pihak desa atau kampung melakukan perencanaan dengan baik.
"Kenapa Bimtek ini perlu dilakukan, agar setiap perencanaan pembangunan hasilnya selalu baik dan tidak jadi masalah. Apalagi hingga ke proses hukum. Jadi ini baru sekedar peringatan terhadap pengelola dana desa untuk tahun 2017 ini,” tegasnya. (tentinus sakendatu)
