Walikota Klaim Universal Coverage Tomohon Tertinggi di Sulut
Donny Turang 7 March 2017, 13:50
RAPAT - Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman didampingi sejumlah pejabat saat rapat Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Tomohon di ruang kerja Walikota Tomohon, Selasa 07 Maret 2017. Forum ini dilaksanakan tiga kali dalam setahun. (Foto: Humas Setdakot Tomohon)
TOMOHON, beritanusantara.co.id - Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman mengungkapkan apabila Kota Tomohon merupakan daerah yang pencapaian Universal Coverage tertinggi, yaitu mencapai 84,80 persen, dari total penduduk 105.198 jiwa. Universal Coverage ini sebagaimana Program Nawacita Presiden RI, ditargetkan paling lambat 01 Januari 2019, dapat dicapai. Artinya seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) telah mendapat jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Sebelum 01 Januari 2019, Kota Tomohon boleh mencapai Universal Coverage 100 persen," tegas Jimmy pada Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Tomohon di ruang kerja Walikota Tomohon, Selasa 07 Maret 2017. Forum ini dilaksanakan tiga kali dalam setahun.
Terkait klaim tersebut, Jimmy memberikan tantangan kepada BPJS dan instansi pemerintah terkait, kalau boleh akhir 2017, Kota Tomohon telah mencapai Universal Coverage 100 persen.
Mendengar tantangan ini, Kepala Cabang BPJS Wilayah Tondano dan Tomohon, Nora D Manurung menjelaskan, untuk mencapai Universal Health Coverange 2019, ada 3 unsur yang berperan penting, yakni pemerintah daerah, yang mendaftarkan masyarakat tidak mampu ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pemberi kerja, yang wajib mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya serta masyarakat mampu yang mendaftarkan diri dan anggota keluarga secara mandiri. Namun, dalam upaya mencapai Universal Coverage, ditemui beberapa kendala antara lain, masih ada badan usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, validitas data penduduk yang belum sesuai keadaan sebenarnya dan pemahaman masyarakat akan keuntungan program BPJS yang kurang.
Disamping itu, Nora melanjutkanz yang menjadi permasalahan juga adalah masih terdapatnya peserta JKN-BPJS yang menunggak. Serta adanya perlakuan instansi atau pihak swasta seperti rumah sakit yang tidak menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam kesepakatan antara BPJS dan pihak rumah sakit.
Untuk itu, Nora meminta kepada masyarakat, apabila ada pengeluhan-pengeluhan atas pelayanan yang diberikan rumah sakit agar menyampaikannya kepada pihak BPJS untuk ditindaklanjuti.
Mengatasi kendala-kendala ini, Nora berharap adanya dukungan dari semua pemangku kepentingan yang ada di Kota Tomohon.
Atas penjelasan tersebut, Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman mengapresiasi BPJS atas upayanya memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat Kota Tomohon.
Bahkan, Jimmy meminta kepada Perangkat Daerah (PD) terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja serta BPMPTSP, untuk bekerjasama dengan BPJS dalam mengatasi kendala-kendala yang ada.
"Pemerintah Kota Tomohon mendukung sepenuhnya program-program BPJS. Bahkan siap menyediakan sarana penunjang seperti Kantor BPJS pada Kantor Pelayanan Publik yang dalam waktu dekat akan segera dibangun dan rencananya selesai pertengahan tahun ini," katanya, seraya menambahkan BPJS juga merupakan bagian pelayanan publik. Di mana peningkatan pelayanan publik akan menjadi salah satu leading sektor Pemerintah Kota Tomohon di tahun 2017 ini.
Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan Tingkat Kota Tomohon bertujuan tercapainya komunikasi yang baik dengan instansi pemerintah, tercapainya pemahaman yang sama dalam pelaksanaan program JKN-BPJS Kesehatan dan terwujudnya kerjasama yang saling menunjang dalam rekrutmen kepesertaan demi tercapainya Universal Coverage (UC).
Turut hadir dalam pertemuan ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakot Tomohon, Truusje Kaunang, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) Kota Tomohon, Royke Roeroe, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tomohon, John Lumopa, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tomohon, dr Deesje Liuw MBiomed, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Kota Tomohon, Jeane A Bolang, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon, Nova Rompas, Kepala Bagian Administrasi Humas dan Protokol Setdakot Tomohon, Christo P Kalumata dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, Johnson Liuw, serta jajaran BPJS Kesehatan. (donny)
