Berbasis Pembenahan Sulut, Tiga Tahun Lagi Indonesia Timur Berkembang Pesat
Donny Turang 8 October 2016, 05:42
MANADO, beritanusantara.co.id - Dalam tiga tahun ke depan, kemajuan pembangunan di timur Indonesia dengan basis pembenahan di Provinsi Sulawesi Utara akan berkembang sangat pesat.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS) menyatakan itu, di Manado, Rabu (5/10/16) kemarin, karena mempertimbangkan telah semakin membaiknya pemenuhan sarana infrastruktur maupun segala fasilitas di sumbu-sumbu perekonomian daerah timur.
Salah satunya penyiapan kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung serta Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado, yang akan menjadi pusat kegiatan bisnis dan ekonomi kini sedang terus dibenahi kelengkapannya.
Sentra Pasifik
BKS menambahkan, pembenahan Bitung yang telah ditetapkan sebagai 'International Hub Seaport' (IHP) sedang terus berlangsung sampai saat ini. Tidak kurang dari Rp3 triliun sampai Rp4 triliun dana telah dihabiskan untuk membenahi KEK Bitung. Termasuk di dalamnya membangun ruas jalan tol dan Pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan 'hub' yang diproyeksikan menjadi sentra perdagangan Asia-Pasifik.
"Ke depan Sulut benar-benar akan menjadi provinsi yang sangat kuat dan maju ekonominya," kata BKS kepada wartawan seusai penandatanganan 'memorandum of understanding' (MoU) untuk percepatan pembangunan Sulut, Rabu (5/10/16) di Manado.
Selain investasi di KEK Bitung, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemhub) juga sedang terus konsentrasi membenahi sistem pelayanan di Bandara Internasional Sam Ratulangi. Sekitar Rp400 miliar dana telah dihabiskan lagi untuk peningkatan kapasitas Bandara tersebut.
"Kalau dalam satu tahun ini pembenahan 'hub' (IHP) Bitung dan juga pembangunan Bandara Sam Ratulangi sudah bisa selesai dikerjakan, maka dalam tiga tahun ke depan, kita akan merasakan kemajuan besar pembangunan di wilayah timur ini," ujar BKS meyakinkan.
Itu sebabnya ia meminta Pemprov Sulut untuk benar-benar membantu memudahkan kelancaran proyek ini.
"Saya minta Pak Gubernur (Gubernur Sulut Olly Dondokambey) untuk menyiapkan betul tanah yang akan menjadi lokasi-lokasi pembangunan proyek yang ada," kata BKS yang baru Agustus lalu menjabat menhub menggantikan Ignatius Jonan.
Dibicarakan Presiden
Di sisi lain, kata BKS, pemerintah salut pada Keberhasilan Pemprov Sulut yang dalam waktu singkat mampu mendatangkan sekitar 23.000 wisatawan mancanegara (wisman) dari lima kota di Tiongkok, setelah dibukanya jalur penerbangan langsung Manado-Tiongkok, Januari 2016.
Disebut BKS, kedatangan 23.000 wisman itu hanya dalam tempo sekitar delapan bulan setelah dibukanya penerbangan langsung Manado-Tiongkok, telah menjadi pembicaraan di tingkat Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menyatakan, Sulut sudah memberikan suatu contoh yang baik.
Pemerintah, katanya, sangat beruntung karena mendapatkan suatu contoh kasus yang baik dari cara kerja Pemprov Sulut dalam mengelola pembangunan.
Ia memperkirakan, jika dalam sehari ada 15 penerbangan dari luar negeri ke Sulut, berarti kurang lebih 2.000 wisman bisa masuk ke daerah ini, dengan asumsi satu penerbangan membawa sekitar 135 orang penumpang.
"Itu berarti dalam satu tahun ada 700.000 Wisman masuk ke Sulut. Perkiraan ini mungkin akan terwujud tiga tahun lagi, setelah seluruh sarana prasarana Bandara Sam Ratulangi rampung dikerjakan," ujar BKS.
BKS menyatakan, sudah meminta PT Angkasa Pura I untuk melakukan perbailkan secara signifikan di Bandara Sam Ratulangi yang nantinya menjadi pintu masuk utama ke wilayah timur melalui Sulut.
Untuk penerbangan langsung Manado-Tiongkok, setelah maskapai Lion Air dan Sriwijaya Air, kata BKS, BKS akan meminta maskapai Garuda Indonesia untuk membuka rute yang sama sehingga arus transportasi potensial antarkedua negara semakin mudah dan lancar.
"Itu kita harus lakukan secara intensif, dan kami berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata (Kempar) untuk mengerjakan hal-hal itu," ujar kata BKS yang merupakan mantan Dirut Angkasa Pura II.
Tol laut
Di bagian lain, BKS mengatakan jika sistem KEK Bitung berhasil, akan sangat mendukung kebijakan tol laut yang menjadi program pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagaimana tertuang dalam program strategi Nawa Cita.
"Tol laut itu bermasalah apabila tak ada barang dari sini dibawa balik ke Jawa atau Jakarta," katanya.
Itu sebabnya, sesuai arahan Presiden Jokowi, Menhub BKS telah meminta kesungguhan PT Pelindo II dan IV untuk berkolaborasi menjadikan Bitung sebagai pelabuhan terbesar di Asia-Pasifik.
Sumber: suarapembaruan.com/beritasatu.com/benderanews.com
