MenPANRB: Pelayanan Harus Hadir 24 Jam
Donny Turang 8 September 2016, 01:55
PEKANBARU, beritanusantara.co.id - Pelayanan publik harus siaga selama 24 jam sehari untuk menghadirkan peran pemerintah di tengah masyarakat. Hal itu dapat dilakukan dengan penerapan pelayanan berbasis elektronik. "Pelayanan yang diberikan untuk masyarakat tidak hanya diberikan saat jam kerja saja, tapi juga saat jam tidur. Pelayanan diberikan dengan memanfaatkan sistem elektronik," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur saat melakukan kunjungan ke Polda Riau, Rabu (07/09).
Menteri mengajak seluruh jajaran aparatur negara untuk mendesain pelayanan publik yang modern. Hal itu perlu dilakukan mengingat tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan publik, menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat. "Pelayanan yang bagus dan cepat tidak bisa lepas dari sistem teknologi. Kita harus pakai cara yang modern," katanya.
Asman menambahkan bahwa kehadiran pelayanan publik selama 24 jam non stop, tidak perlu dengan menampilkan secara fisik, tetapi dengan memanfaatkan teknologi, pelayanan bisa terus dirasakan masyarakat. Selain itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Menteri mendorong instansi pemerintah untuk mencontoh inovasi pelayanan publik yang telah berhasil diterapkan dan berdampak baik untuk masyarakat. "Sekarang tidak perlu lagi studi banding. Studi tiru saja. Inovasi yang sudah ada tinggal ditiru saja, copy paste," ujarnya.
Kementerian PANRB telah menunjuk 57 kab/kota sebagai role model pelayanan publik, sehingga instansi lain dapat meniru pemberian layanan yang ada di daerah tersebut. Pekan lalu, Menteri PANRB bersama Kapolri juga telah melaunching tujuh inovasi dari Polres yang ada di Jawa Timur. Menteri PANRB mendorong supaya inovasi tersebut dapat diterapkan di daerah lain.
Diakui bahwa setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing, sehingga tidak dapat memaksakan sebuah inovasi untuk diterapkan di daerah tersebut secara utuh. Dengan banyaknya best practises dari beberapa daerah, instansi pemerintah dapat memilih sendiri dan mencontoh inovasi mana yang dapat diterapkan untuk wilayahnya.
Disamping itu, Menteri Asman juga mendorong penerapan teknologi informasi dalam mengelola anggaran. Dengan menerapkan e-budgeting, masyarakat dapat melihat transparansi anggaran pada pemerintah. "Jadi anggaran yang tidak jelas dihapus saja. Anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga pelayanan juga menjadi baik," jelasnya. (tim bentara)
