Willem Rampangiley: Reputasi Bangsa Dipertaruhkan, atasi Kebakaran Hutan
Donny Turang 26 August 2016, 05:38
PONTIANAK, beritanusantara.co.id - Kita sekarang sedang menghadapi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, semua pihak, mulai dari masyarakat, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga kalangan pengusaha, diminta ikut mengatasi kebakaran hutan dan lahan alias Karhutla.
"Sebab, reputasi bangsa dipertaruhkan jika masalah asap menjadi masalah internasional, karena Indonesia dianggap memberikan kontribusi CO2 terbesar akibat Karhutla," tandas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Laksamana Willem Rampangilei di Pontianak, Kamis (25/8/16) kemarin.
Rampangiley yang putra Indonesia asal Minahasa-Manado mengatakan itu seusai menghadiri rapat koordinasi penanggulangan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian tanggap darurat kejadian luar biasa (KLB) Rabies di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak.
Selaku Kepala BNPB, Rampangiley juga mengajak segenap kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat, serta pemerintah daerah untuk dapat menjaga lingkungan hutan dan lahan agar tidak terbakar.
"Pencegahannya adalah mengidentifikasi daerah yang rawan kebakaran, meningkatkan sistem peringatan dini agar api yang masih kecil mudah dipadamkan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan penegakan hukum," kata Willem yang juga merupakan Anggota Dewan Penasihat Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP) tersebut.
Hujan buatan
Dikatakan, pada tahun ini ada perubahan pola untuk hujan buatan yang dilakukan Tim Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Tahun lalu, koordinasi langsung dilakukan oleh provinsi, karena keterbatasan sumber daya manusia.
Sedangkan, tahun ini TMC dikendalikan oleh pusat dan akan dialokasikan pada daerah yang membutuhkan hujan buatan.
Selain itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembuatan 'blocking canal' akan terus dilakukan bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut (BRG). "Posko dan 'incident commander' agar selalu aktif dan beroperasi. Briefing setiap pagi, kemudian pada sore harinya dilakukan evaluasi, sehingga kita selalu waspada terhadap Karhutla," tegasnya.
Saat ini, sudah ada enam provinsi yang menyatakan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Enam provinsi itu ialah Riau (7 Maret-30 November 2016), Sumatera Selatan (1 Maret-30 November 2016), Jambi (1 Juni-1 September 2016), Kalimantan Barat (1 Juni-1 September 2016), Kalimantan Tengah (11 Juni-14 Oktober 2016), dan Kalimantan Selatan (15 Agustus-15 November 2016).
Dukungan operasi udara dilakukan dengan dukungan 'water bombing', 'air tractor fix wing' dan TMC pesawat Cassa 212.
Disebutkan, 'water bombing' menggunakan jenis pesawat Mi-8, Mi-71, Kamov, Sikorsy, Bell, dan Bolco.
Total, semua dukungan udara adalah 17 pesawat/helikopter.
Selain itu, BNPB juga akan mendukung peralatan yang dibutuhkan untuk pemadaman api operasi darat.
Kebakaran menurun
Sementara, Gubernur Cornelis mengatakan, Provinsi Kalbar membutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, ujarnya, asap akibat karhutla berkurang dibandingkan tahun sebelumnya.
"Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penurunan kebakaran hutan dan lahan tahun ini sebesar 69,8 persen dibandingkan 201," jelasnya. (Sumber: beritasatu.com, benderanews.com)
