Asosiasi Peternak Babi Sulut Gelar Demonstrasi di Pemkab Minahasa

Donny Turang 21 March 2017, 15:22

TONDANO, beritanusantara.co.id- Sekitar 100 orang yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Babi (APB) Sulut melakukan demonstrasi di Pemkab Minahasa, Selasa (21/03)

Menurut Koordinator Lapangan Donny Rumagit, orasi yang dilakukan massa yang tergabung dalam APB ini menuntut keadilan yakni meminta kepada Pemkab Minahasa untuk segera menertibkan kandang yang ada di Desa Lemoh, begitu pula yang ada di Kelurahan Tara-tara yang masuk wilayah Pemkot Tomohon.

"Tuntutan kami adalah meminta penutupan aktivitas usaha PT Karya Prospek Satwa yang mengatasnamakan pribadi, selanjutnya mencabut izin atas nama pribadi bahkan izin lainnya bahkan peternakan pemodal besar, karena mereka ditunjang oleh pengusaha besar," ungkap Rumagit ketika membawakan orasi di depan pintu masuk halaman kantor bupati Minahasa.

Jadi, kata Rumagit, pihak perusahaan ini sudah memegang kendali dari hulu ke hilir, mulai dari pasokan pakan hingga pemasaran/penjualan.

"Sekarang, kami selaku peternak kecil mau apa lagi? Semua sudah diambil mereka," sesalnya.Diketahui, PT KPS merupakan anak perusahaan dari PT Charoon Phokpan Indonesia."PT KPS telah melakukan monopoli. Makanya banyak membuat peternak kecil seperti kami gulung tikar. Apalagi mereka menjual pakan dengan harga yang sangat mahal. Jadi kami minta supaya PT KPS ditutup," tegas massa dengan berteriak.

Parahnya, tanpa mengantongi izin, mereka malah sudah mengakui bahwa itu adalah usaha/peternakannya."Kita menjadi budak di tanah sendiri. Pemerintah jangan coba-coba berpihak kepada kapitalis-kapitalis. Karena saat ini peternak lokal di Sulut sudah tersiksa," terangnya.

Selain itu, dirinya menegaskan, sekarang ini pihaknya melihat pemerintah sudah tidak pro rakyat. Bahkan mengesampingkan kepentingan rakyat

"Kenapa Pemkab Minahasa sepertinya sudah membiarkan hal ini? Ini sudah menjadi multi efek ke warga," sampainya.

"Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami berbicara keras karena kami menangis dengan apa yang terjadi sekarang. Mereka menjual pakan ternak sangat mahal. Seharusnya Pemkab Minahasa menindak tegas, karena sudah dua minggu lalu hal ini kami sampaikan ke Deprov Sulut, harusnya sudah langsung ditanggapi dan ditutup," ujarnya.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Setkab Minahasa Moudy Pangerapan ketika menerima demonstran menyampaikan, memohonan maaf karena Bupati Jantje W. Sajow, Wabup Ivan Sarundajang maupun Sekkab Jeffry R. Korengkeng tidak berada di tempat dan menerima langsung para demonstran.

"Saya mewakili Pemkab Minahasa sangat memohon maaf karena pak bupati, pak Wabup, pak Sekkab tidak bisa menerima dan mendengar langsung keluhan warga terkait tuntutan ini, karena ketiga pimpinan sedang ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi sekali lagi saya mohon maaf," sampainya.

Dijelaskannya, Pemkab Minahasa sementara berupaya menertibkan usaha yang tidak mengantongi izin, karena semua yang berkaitan dengan membuka usaha wajib dan harus memiliki izin."Tentunya kami akan menutup usaha itu jika tidak ada izin. Waktu lalu sudah sempat diperintahkan ke pemerintah kecamatan untuk mendata usaha-usaha yang ada. Bagi yang tidak berizin akan langsung ditutup," ungkap Pangerapan dihadapan para pendemo.

Ditambahkannya, Pemkab Minahasa sudah sangat maksimal berperan dalam hal menanggulangi usaha-usaha yang tidak berizin.

"Jadi dimohonkan kesabaran dari bapak/ibu yang tergabung dalam peternak babi ini, pastinya akan kami sampaikan langsung ke pak bupati terkait tuntutan tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Minahasa Frankie Polii menuturkan, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada pemilik kandang babi di Desa Lemoh Timur Kecamatan Tombariri Timur yakni Stella Fonda.

"Tersirat dalam surat tersebut adalah aktifitas peternakan babi di lokasi tersebut setelah dilakukan monitoring dengan populasi 1.000 ekor, ternyata tidak ada izin usaha," sebutnya.

Maka dari itu, lanjut Polii, diminta kepada pemilik untuk memberhentikan sementara proses peternakan di lokasi tersebut sambil menunggu proses pengurusan selesai."Jadi suratnya sudah dibawa ke pemilik, sekarang tinggal menunggu hasilnya seperti apa. Tentunya Pemkab Minahasa tidak akan membiarkan para peternak kecil," sebutnya.

Turut hadir dalam demonstrasi tersebut diantaranya, GMNI, GPM, LMND, Laskar Manguni Indonesia, Brigade Manguni Indonesia, Milisi Waraney, Pemuda Pancasila Indonesia, Majelis Adat Minahasa. (Jeffree Uno)