TRENDING NOW   :  
    beritanusantara.co.id   »   Daerah di Sulawesi Utara   »   Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dan Minahasa Tenggara

    Bupati: Tak Lunas PBB, Camat dan Lurah Siap - siap Dicopot dari Jabatan

    Donny Turang 8 February 2017, 09:40


    TONDANO, beritanusantara.co.id � Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi memberikan warning kepada para Camat di Kabupaten Minahasa yang hingga saat ini tak pernah mencapai taget atau melunasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya.

    Hal ini ditegaskan Bupati JWS disela-sela sambutannya di acara Sosialisasi Tax Amnesty yang dilakukan Pemkab Minahasa berkerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tondano, bertempat di ruang sidang Kantor Bupati Minahasa, Tondano, Rabu (08/02).

    �Saya ingatkan para Camat yang PBB-nya hingga saat ini tidak pernah lunas, saya harap ini diambil perhatian. Kecuali Camat-nya ini sudah malas jadi Camat dan ingin diganti,� kata JWS.

    �Sampaikan kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan penagihan pajak dan kita akan carikan solusinya bersama dan jangan diam saja. Kita akan kerja sama dengan semua Notaris agar jujur dalam penentuan pajak untuk pemerintah ketika ada transaksi jual beli tanah,� pungkasnya.

    Selanjutnya Bupati JWS kemudian mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi bahwa di wilayah Kecamatan Kombi dan sekitarnya atau di wilayah pantai, banyak yang mulai membeli tanah berhektar-hektar. Dirinya akan menelusuri apakah itu membayar pajak atau tidak.

    �Saya mendapat kabar dibagian Kombi dan sekitarnya ada yang mulai �borong-borong� tanah. Di Kiniar dan pinggiran Danau Tondano juga ada yang sudah ratusan hektar membeli tanah. Apakah itu sudah bayar pajak dan sudah sesuai atau tidak, itu harus didata di pihak Kelurahan dan Kecamatan,� kata JWS.

    Menurutnya, akan ada sanksi bagi Lurah atau Camat bila didapati tidak jujur dalam melaporkan hal ini. �Bila kedapatan ada Lurah yang main-main soal kepemilikan itu sehingga tidak melaporkan, silakan dicopot dan diganti,� tandas JWS sembari menambahkan bila pihaknya sudah minta Dispenda Minahasa agar melakukan pendataan kembali soal wajib pajak di Minahasa.

    Lanjut dikatakan JWS, Pemerintah Kabupaten Minahasa saat ini sementara intens dalam mengelolah semua sektor, termasuk didalamnya sementara menggenjot sektor pajak yang ada di Kabupaten Minahasa untuk pembangunan daerah.

    �Kita sepakat menggerakkan semua sektor termasuk sektor penghasil PAD. Pemerintah sementara menggenjot pendapatan dari sektor pajak, makanya kita harus konsen dalam hal ini. Bersyukur kita bisa melampaui target sampai 110 persen untuk PAD di Minahasa tahun 2016 lalu. Tahun ini target PAD kita mencapai Rp 28 Miliar sehingga kita perlu memaksimalkan sektor pajak,� pungkas JWS.�Karena, kalau pembayaran pajak kita di Minahasa tidak stabil, maka itu akan berdampak pada banyak hal termasuk pembangunan di Minahasa,� ujarnya.(Jeffree Uno)



    Berita Terkini

    20 April 2017

    Advertorial