Fokus Pembangunan di Kawasan Timur dan Perbatasan, Presiden Minta Penggelaran Pasukan TNI Tidak Lagi Jawasentris
Donny Turang 13 January 2017, 01:41
JAKARTA, beritanusantara.co.id � Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, sebagai negara kepulauan dengan rentang geografis yang luas, penempatan gelar pasukan TNI, khususnya di titik paling utara sebelah timur, di titik utara sebelah barat, di titik selatan bagian timur, di titik selatan barat dirasa masih kurang. Padahal titik-titik tersebut bukan hanya merupakan wilayah terluar dan terdepan dari NKRI, tapi juga wilayah-wilayah yang sangat potensial untuk tumbuh menjadi pusat-pusat penggerak ekonomi nasional, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk itu, Presiden meminta agar gelar pasukan TNI juga memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris.
�Dalam dua tahun terakhir, kita fokus untuk mempercepat pembangunan pinggiran, membangun kawasan timur, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan Indonesia. Kita juga ingin pembangunan dilakukan lebih merata, sehingga mengatasi kesenjangan antar wilayah, terutama kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia,� kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017 siang.
Presiden meyakini, dengan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka daerah-daerah di wilayah pinggiran, seperti Kepulauan Natuna di bagian barat, Kepulauan Miangas di utara, Biak-Merauke di sebelah timur, sampai Pulau Rote dan sekitarnya di sebelah selatan, akan tumbuh menjadi sentra-sentra ekonomi baru, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Presiden Jokowi menekankan, agar TNI lebih siap dalam menghadapi corak peperangan masa depan di tengah kondisi geografis khas negara Indonesia, yaitu sebagai negara kepulauan.
Presiden juga menekankan, agar rakyat di pinggiran merasakan kehadiran negara, sehingga mereka merasa semakin bermartabat, serta semakin bangga menjadi warga Indonesia.
Rapat Terbatas tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Keungan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menteri PANRB Asman Abnur, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, para Kepala Staf TNI, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (RMI/DND/SM/ES)
BERI WAKTU SATU BULAN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu satu bulan kepada Panglima TNI untuk melakukan pendalaman dan memantapkan konsep gelar pasukan TNI. �Ini adalah hal yang strategis, baik untuk kepentingan pertahanan jangka panjang,� jelas Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas (ratas) tentang Sinkronisasi Gelar TNI dengan Pembangunan, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis 12 Januari 2017 sore.
Menurut Seskab, Presiden Jokowi memberikan atensi penuh agar konsep gelar pasukan TNI memperhatikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang tidak lagi bersifat Jawasentris, tapi harus Indonesiasentris itu bisa diwujudkan dalam era pemerintahan sekarang ini.
�Negara yang seluas ini, tidak bisa dijaga hanya dari Jawa, perlu ada tempat-tempat yang kemudian memperkuat, dan sekaligus juga ada semacam untuk menjaga kebhinnekaan,� jelas Pramono, seraya mencontohkan jika TNI ditugaskan dimana saja, tentu bisa menikah dengan gadis setempat. Sehingga tidak terlalu Jawasentris. (bentara)
