Kasus Komputer dan Aplikasi di DPPKBMD ke Pengadilan Tipikor
Sidang Pembacaan Dakwaan Jumat 23 Desember 2016, Sidang Selanjutnya Rabu 04 Januari 2017
Donny Turang 28 December 2016, 06:13TOMOHON, beritanusantara.co.id � Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tomohon, Muh Noor HK SH MH, melalui Kepala Seksi Intelejen, Wilke Rabeta SH mengungkapkan apabila berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan komputer dan aplikasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon dengan tersangka JEI alias Jer ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pelimpahan ini setelah pada Senin 19 Desember 2016, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon menyerahkan tersangka Jer, beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tomohon, bertempat di Ruang Seksi Pidana Khusus Kejari Tomohon.
�Selasa 20 Desember 2016, JPU melimpahkan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIpikor) Manado. Dan pada Jumat 23 Desember 2016 telah dilakukan sidang pembacaan dakwaan oleh JPU,� jelas Wilke Rabeta.
Majelis Hakim persidangan ini masing-masing, Sugiyanto SH, Vincentius D Trisnaryanto SH MH dan Wendy Nanda sH. Terdakwa Jer, oknum PPK pada proyek pengadaan komputer dan aplikasi di DPPKBMD Kota Tomohon, hadir didampingi Penasehat Hukum, yakni Nicolaas Tumurang SH dan NO Karamoy SH.
Sebelum sidang pembacaan dakwaan, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan keberatan kepada majelis hakim. Mereka meminta agar sidang dapat ditunda dengan alasan mereka masih menunggu putusan praperadilan. Atas keberatan ini, majelis hakim menolak dan sidang tetap dilanjutkan.
Dari persidangan ini, Jer oleh JPU didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 511.202.755. �JEI alias Jer, didakwa melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidiair Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,� kata JPU, yang terdiri dari Sugandy Putra Mokoagow SH (Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tomohon), Windhu Sugiarto SH MH, Christomy Bonar SH, Arthur Piri SH dan Eko Nurlianto SH.
Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Manado, kemudian menunda persidangan, dan dijadwalkan pada Rabu 04 Januari 2017 dengan agenda pembacaan eksepsi atau pembelaan dari terdakwa dan penasehat hukum.
PRAPERADILAN
Terdakwa JEI alias Jer melalui penasehat hukumnya beberapa waktu lalu telah mengajukan permohonan gugatan praperadilan atas perkaranya ke Pengadilan Negeri (PN) Tondano dengan Termohon Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon. Di mana Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tondano yakni Frans Pangemanan SH telah mengeluarkan penetapan sidang perdana Praperadilan pada, Rabu 21 Desember 2016. Dan sampai saat ini proses sidang praperadilan masih tetap berlangsung.
Menanggapi proses sidang praperadilan yang masih berlangsung di Pengadilan Negeri Tondano, akan tetapi perkara pokoknya sudah disidangkan oleh Pengadilan Tipikor Manado, Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon Muh Noor HK SH MH mengatakan, sesuai Pasal 82 butir d KUHAP telah dengan terang menjelaskan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur,� jelasnya. (donny)