Tenaga Kerja Tiongkok Hanya 21 Ribu, Presiden Jokowi: Ributnya Kayak Ada Puting Beliung
Donny Turang 24 December 2016, 08:03
JAKARTA, beritanusantara.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan, bahwa jumlah tenaga kerja asal Tiongkok (RRT) hanya 21 ribu orang, bukan 10 juta atau 20 juta sebagaimana isu yang dikembangkan beberapa pihak akhir-akhir ini.
�Yang lebih gede adalah Jepang dan Korea Selatan,� kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Silaturahim dengan Stakeholders Keuangan Syariah dalam rangka Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara), di Istana Negara, Jakarta, Jumat 23 Desember 2016 sore.
Presiden membandingkan dengan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia lebih dari 2 juta, yang di Arab Saudi juga lebih dari 1 juta, yang di Hongkong 150 ribu, yang di Taiwan 200 ribu.
�Mereka juga diam-diam saja. Kenapa 21 ribu, kita ribut kayak ada angin puting beliung saja,� kata Presiden dengan nada bertanya.
Adanya 21 ribu tenaga kerja asal Tiongkok, menurut Presiden, itu karena ada investasi, ada hal-hal yang belum dikuasai. Jadi, pasti harus diselesaikan oleh teknisi-teknisi Tiongkok.
�Enggak mungkin tenaga kerja mereka datang ke sini. Enggak mungkin,� tegas Presiden.
Presiden lantas mengungkapkan bahwa gaji tenaga kerja Tiongkok di sana (RRT), 3 kali lipat dari Indonesia. Upah Minimum Provinsi (UMP)-nya jika dibandingkan dengan Indonesia adalah 2,5 sampai 3 kali lipat.
�Masa datang ke tempat yang gajinya lebih murah, kan nggak mungkin. Kita datang ke luar itu, pasti di sana gajinya 5, 10 kali lipat dari kita, pasti datang. Kalau sama saja, nggak mungkin mau. Karena habis di transportasi, habis di akomodasi. Logikanya kan seperti itu,� tutur Presiden.
Presiden Jokowi merasa perlu memberikan penjelasan tersebut sekaligus untuk klarifikasi, karena jika tidak dijelaskan nanti jumlah tersebut bertambah nolnya, seperti pemberitaan sekarang yang sudah menjadi 21 juta tenaga kerja Tiongkok.
�Wah, jadi sebuah kabar bohong yang menghabiskan energi kita. Harusnya hal-hal seperti itu, kita pakai untuk yang hal-hal yang produktif, jangan dipakai untuk hal-hal yang nyebarkan isu-isu bohong seperti itu,� tegas Presiden. (bentara)
