Presiden Jokowi Minta Menteri Obrak-Abrik Kementeriannya
Kejar Ranking Kemudahan Berusaha
Donny Turang 27 August 2016, 04:39
JAKARTA, beritanusantara.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, peringkat ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia masih jauh dibanding negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand.
�Singapora jelas nomor 1, Malaysia nomor 18, bandingkan dengan Thailand nomor 49, Indonesia nomor 109, jauh sekali,� kata Presiden Jokowi saat membuka Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI, di Hotel Rafles, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8) petang.
Oleh sebab itu, Presiden meminta pada Menko Perekonomian agar tahun depan dapat berada pada peringkat 40. Meski sejumlah menteri mengatakan hal itu sulit dicapai, Presiden Jokowi tetap meminta posisi di ranking 40.
�Prosesnya dan step yang seperti apa silakan dibicarakan. Tapi saya minta (rangking) 40,� tegas Presiden.
Presiden menegaskan, kementerian mana yang menyulitkan langsung diobrak-abrik. �Perbaiki dulu, jangan diganti kan kemarin baru diganti,� kata Presiden Jokowi yang disambut tawa sejumlah peserta silaturahmi.
Karena peringkat kemudahan berusaha kita sudah jelas jauh tertinggal, menurut Presiden, yang diperlukan bukan hanya perbaikan kecil-kecil.
�Harus obrak-abrik betul itu. Kalau bawahan enggak siap ganti, dirjen enggak siap ganti, direktur enggak siap ganti. Saya sudah perintah seperti itu,� papar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, kalau tidak seperti itu Indonesia tetap akan berada pada posisi sekarang dan akan ditinggal oleh Malaysia, Vietnam, ataupun Thailand.
Presiden menegaskan, bahwa Indonesia adalah negara besar dengan kekayaan alam yang besar serta SDM yang tidak kalah dengan negara-negara tersebut.
�Jangan kita masuk kepada keragu-raguan, takut menghadapi persaingan. Begitu kita masuk pasti kita menang tapi kita masih sering ragu-ragu, sering takut,� ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Presiden, investor yang ingin masuk ke Indonesia juga banyak dan makin banyak sekali. Tapi dalam melayani, menurut Presiden, kecepatan kita dalam hal perizinan untuk berusaha belum mendukung untuk menuju percepatan pertumbuhan ekonomi.
�Kecepatan itu yang belum meskipun sudah ada paket yang ke-13,� tegas Presiden Jokowi.
Acara silaturahmi dan dialog Ikatan Senior HIPMI itu dihadiri oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid, Ketua DPD RI Irman Gusman, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. (tim bentara)
