Di Makasar Wawali Tomohon Terima Pembekalan LKPD dari BPK RI
Donny Turang 29 March 2017, 09:00
PEMBEKALAN - Wakil Walikota Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, Gerardus 'Herry' Mogi, Rabu 29 Maret mengikuti workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD TA 2016 kepada seluruh kepala daerah dan Kepala Perwakilan BPK RI Wilayah Timur. (Foto: Humas Setdakot Tomohon)
TOMOHON, beritanusantara.co.id - Wakil Walikota (Wawali) Tomohon, Syerly Adelyn Sompotan didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon, Gerardus 'Herry' Mogi, Rabu 29 Maret mengikuti workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD TA 2016 Perwakilan BPK RI Wilayah Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Anggota VI BPK RI, Prof Dr Bahrullah Akbar MBA, mengatakan tujuan kegiatan untuk memberi pembekalan dan persamaan persepsi terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) terhadap pemeriksaan entry BPK RI. Workshop dan entry meeting juga merupakan agenda tetap dalam mengaudit LKPD dengan visi/misi menyempurnakan beberapa ketentuan dan peraturan yang telah diatur, mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan penyajian sistem akuntansi berbasis akrual.
"Semua proses ini dilakukan secara berjenjang dan kewajiban bagi pemerintah daerah menerbitkan LKPD merupakan amanah berdasarkan pasal 56 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 1/2004," jelasnya.
Para auditor inspektorat, Bahrullah mengharapkan, untuk berkomunikasi aktif dengan eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun internal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam menentukan temuan, Bahrullah mengungkapkan, ada 4 hal penting, yaitu:
1. Kesalahan administrasi
2. Pemborosan
3. Kemahalan dan
4. Fiktif/ mark up.
"Hal tersebut menjadi dasar dalam pemberian opini," ucapnya.
Ke depan, Bahrullah meminta, agar sektor pemerintahan harus clean and clear dalam pemeriksaan keuangan. Agar tidak lagi ditemukan temuan-temuan indikasi korupsi.
Workshop dan entry meeting ini dilaksanakan selama dua hari. Ini yang pertama kali dilaksanakan BPK RI kepada seluruh kepala daerah dan Kepala Perwakilan BPK di seluruh Wilayah Timur Indonesia.
Tampil sebagai narasumber, Anggota III BPK RI, Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi CFr A CA, Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Hamdani dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang dan dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, H Syahrul Yasin Limpo serta seluruh kepala daerah dan Kepala Perwakilan BPK RI se-Wilayah Timur. (donny)
