Status Tanah Hasil Reklamasi Pantai

Donny Turang 12 February 2017, 04:37

Pertanyaan:

Apa itu tanah negara sebenarnya? Tanah seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai tanah negara? Bagaimana dengan nasib tanah hasil reklamasi pantai oleh sebuah perusahaan? Itu merupakan tanah negara atau perusahaan? Saya pikir tanah yang dijadikan reklamasi tersebut kan merupakan pesisir pantai yang punya negara.

Jawaban :

Intisari:

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Tanah hasil reklamasi pantai merupakan tanah Negara.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Ulasan:

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Hak Menguasai Tanah oleh Negara

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (�UUD 1945�) maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (�UUPA�) menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh Negara.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:

�Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat�.

Selain itu, hak menguasai oleh Negara ini juga terdapat Pasal 2 UUPA sebagai berikut:

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (�PP 24/1997�) adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.

Ruang Lingkup Tanah Negara

Menurut Maria S.W. Sumardjono dalam buku Urip Santoso Hukum Perumahan (hal.104), ruang lingkup tanah Negara, sebagai berikut:

1. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.

2. Tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi.

3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris.

4. Tanah-tanah yang ditelantarkan.

5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan tata cara pencabutan hak sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut Urip (hal.104-105) menjelaskan bahwa tanah yang dapat dikategorikan sebagai tanah Negara dapat diperinci, sebagai berikut:

1. Bekas hak atas tanah yang tunduk pada hukum Barat, yaitu eigendom, opstal, erfpacht, van gebruik yang tidak diajukan penegasan konversi hingga tanggal 24 September 1980.

2. Hak atas tanah yang dilepaskan oleh pemilik atau pemegang haknya dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan swasta.

3. Hak atas tanah yang dicabut untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPA jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya

4. Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan Hak Pakai atas tanah Negara yang ditelantarkan oleh pemegang haknya.

5. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan Hak Pakai atas tanah Negara, yang pemegang haknya meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris.

6. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan Hak Pakai atas tanah Negara, yang pemegang haknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hak atas tanah.

7. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan Hak Pakai atas tanah Negara yang telah berakhir jangka waktunya dan tidak diajukan permohonan perpanjangan jangka waktu oleh pemegang haknya.

8. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah Negara dan Hak Pakai atas Tanah Negara yang telah berakhir perpanjangan jangka waktunya dan tidak diajukan permohonan pembaruan hak oleh pemegang haknya.

9. Hak Pengelolaan yang dilepaskan oleh pemegang haknya.

10. Kawasan hutan yang dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan.

11. Tanah yang berasal dari hasil konsolidasi tanah.

12. Tanah yang berasal dari reklamasi pantai.

13. Tanah absente/ guntai.

14. Tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimal tanah pertanian yang dapat dimiliki atau dikuasai.

15. Bekas tanah partikelir.

Hal ini juga telah diatur oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (�Menag/KBPN�) yang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 410-1293 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai Negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut. Selengkapnya silakan Anda simak Prosedur Permohonan Hak Milik Tanah Reklamasi.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan uraian di atas, maka tanah hasil reklamasi pantai adalah tanah Negara.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Surat Edaran Nomor: 410-1293 perihal Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

Referensi:

Urip Santoso. Hukum Perumahan. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group. 2014

Sumber: hukumonline.com