beritanusantara.co.id   »   Informasi Sulawesi Utara   »   Opini

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Ketertiban Umum

Oleh: Toar Neman Palilingan, SH, MH

Donny Turang 1 February 2017, 14:02

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need). Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terjadinya banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat.

Setiap anggota masyarakat membutuhkan rasa aman keamanan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma´┐Żnorma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban adalah keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Di luar istilah keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketrentraman dan ketertiban. Ketentraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. Dan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah selama ini dimanifestasikan dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah melalui kewajiban kepala Daerah di dalam melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepalaaerah mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bidang pertahanan dan keamanan serta bidang keamanan dan ketertiban dilaksanakn dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach), sedangkan bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban yang menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.Mengingat bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan alah satu kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga partisipasi dari masyarakat tersebut dapat tersalur secara tepat perlu dibangun suatu mekanisme.

Apabila diperlukan, perangkat pemerintah daerah yang bertugas di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban dapat diminta membantu pihak Polri. Partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat yakni adanya kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Partisipasi masyarakat akan muncul apabila mereka mengetahui, memahami serta memahami mengenai hal-hal yang akan dijalankannya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan

2) Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik pada tahap penyusunan kebijakan, tahap implementasi maupun tahap evaluasinya.

3) Membahas bersama mengenai pelaksanaan kegiatan, baik keberhasilan maupun kegagalannya secara terbuka.

Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa saling percaya (trust) antara pemerintah dengan masyarakatserta antar masyarakat. Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan mudah dihasut. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara para entitas (masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa).

Pembagian peran masing- masing entitas dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban oleh pemerintah daerah:

a) Membuat kebijakan secara regional dan lokal berkaitan dengan penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban.

b) Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban .

c) Menciptakan dan melaksanakan hubungan kerja dengan entitas yang lebih besar maupun entitas yang lebih kecil.

d) Menegakan aturan yang berlaku secara nasional, regional serta lokal dalam bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban

e) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala regional dan lokal guna menunjang dan memberi konstribusi bagi pembinaan ketentraman dan ketertiban berskala nasional.

f) Membuat kesepakatan secara lokal dengan masyarakat setempat mengenai penciptaan situasi dan kondisi untuk terselenggaranya ketentraman dan ketertiban

g) Melaksanakan berbagai kebijakan mengenai ketentraman dan ketertiban baik secara nasional, regional maupun lokal.Mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban.

Adapun peran masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum adalah Berpartisipasi secara aktif dalam berbagai dimensi mengenai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban sesuai bidangnya masing-masing dan menikmati hasil pembinaan ketentraman dan ketertiban.***



Berita Terkini

20 April 2017

Advertorial