Begini Kata Menteri Jonan Soal Pengembangan Energi Terbarukan ke Depan

Donny Turang 28 January 2017, 09:03

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM), Ignasius Jonan mengatakan komitmen Indonesia menyumbang penurunan emisi 29% pada 2030 mesti tercermin dalam kebijakan energi. Pemerintah harus mengusahakan penggunaan energi, baik listrik maupun transportasi dari energi baru dan terbarukan (EBT).

Meskipun begitu, layaknya energi fosil, Jonan ingin pembangunan atau penggunaan EBT tetap dengan kewajaran harga dan efisiensi. Jonan tak sepakat pemberian insentif kepada EBT.

�Hingga hasil, misal listrik atau biofuel harga masih bisa terjangkau,� katanya dalam penyampaian Indonesia Energy Roadmap di Jakarta, Rabu 25 Januari 2017.

Semua itu, katanya, mengacu pada dua prioritas utama pemerintah dalam bidang kelistrikan, yakni keterjangkauan listrik dan harga.

�Diharapkan semua warga negara bisa menikmati akses listrik.�

Mengingat Indonesia negara kepulauan, pemerintah, katanya, menyadari tak semua jenis energi dasar bisa digunakan dan efisien di semua daerah.

�Misal, di Sumatera bagian selatan kita sudah minta bikin mind map coal fire power plant. Kalau di sana mau energi tenaga surya atau tenaga angin, ya bisa, asal harga bisa berkompetisi dengan mind map,� katanya.

Untuk insentif pembangkit EBT, Jonan tak sepakat. Dia bilang, tak perlu insentif. �Yang perlu semangat supaya makin lama makin efisien.�

Tugas pemerintah, katanya, membuat kewajaran harga baik untuk masyarakat maupun produsen. �Pemerintah nggak akan buat kebijakan supaya produsen rugi atau untung nggak masuk akal. Jadi kita coba fair saja,� katanya.

Capaian energi terbarukan

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dadan Kusdiana, mengatakan, bauran EBT dalam energi nasional 2015-2016 baru 6,2%. Angka ini baru 2% dari potensi EBT di Indonesia.

�Kenaikan 0,3-0,4% per tahun,� katanya.

KESDM mencatat, pencapaian terdiri dari pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 1.438,5 MW pada 2015, proyeksi pencapaian (prognosa) tahun 2016 sebesar 1.643,5 MW dari target 1.653,5 MW.

Rencana kerja pemerintah (RKP) 2017 sebesar 1.858,5 MW. Tambahan PLTP 2016 sebesar 205 MW dari PLTP Sarulla Unit I (110 MW), PLTP Lahendong Unit V dan VI (2�20 MW) dan PLTP Ulubelu Unit III (55 MW).

Pembangunan PLT bioenergi pada 2015 ada 1.767,1 MW dan proyeksi capaian 2016 sebanyak 1.787,9 MW dari target 2.069,4 MW.

RKP 2017 ada 2.093 MW. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan PLT mikro hidro pada 2015 sampai 273,1 MW dan prognosa 2016 282,5 MW telah sesuai target, dan RKP 2017 sebesar 291,7 MW.

Untuk bahan bakar nabati (BBN) pada 2015 tercapai 1,65 juta kiloliter dan prognosa 3,58 juta kiloliter pada 2016 dari target 3,60 juta kiloliter. RKP 2017 sebesar 4,60 juta kiloliter.

Dengan mandatori campuran BBN ke BBM 20% pada 2016, terkendala harga minyak dunia rendah hingga selisih harga BBN dan BBM tinggi. Saat ini, subsidi BBN telah berjalan.

Penurunan emisi

Sisi penurunan emisi karbon (CO2) tercatat 29,6 juta ton dan prognosa 2016 sebanyak 31,6 juta ton per tahun dari target 39,3 juta ton, dengan RKP 2017 45,1 juta ton.

Penurunan emisi CO2 ini berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk energi listrik dan penerapan konservasi energi di sektor industri, bangunan gedung dan rumah tangga.

Dari pencapaian ini penerimaan negara pada 2015 sebesar Rp0,88 triliun dan prognosa Rp0,907 triliun dengan target Rp0,63 triliun pada 2016. Pada 2017, RKP Rp0,65 triliun.

Dadan bilang, target EBT 23% masih menyisakan sembilan tetapi energi ini memiliki tantangan berbeda dengan negara maju yang sering jadi acuan.

Pertama, EBT prioritas sebagai penyelamat lingkungan karena kelak akan menggantikan energi kotor. Kedua, Indonesia dibebani percepatan akses listrik pada masyarakat.

Ketiga, EBT di Indonesia harus berkontribusi dalam penurunan biaya pokok produksi (BPP) listrik. �Saat ini fokus daerah dengan BPP tinggi,� katanya.

Sumber: mongabay.co.id